Praperadilan Status Tersangka Ketua DPRD Samosir Dikabulkan Pengadilan

Rion Aritonang sebagai kuasa hukum Saut Martua Tamba memberikan keterangan kepada wartawan. (SAMOSIRNews/Valensius)
SAMOSIRNews - Pangururan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengancaman pembunuhan terhadap kades Tamba Dolok pada April 2019 lalu, Ketua DPRD Samosir Saut Martua Tamba menempuh jalur hukum dengan memprapidkan Polres Samosir.

Praperadilan ditempuh karena dinilai penetapan tersangka Saut Martua Tamba oleh Polres Samosir dinilai penuh kejanggalan, termasuk saat gelar perkara tidak ada tandatangan Wakapolres Samosir sebagai peserta gelar perkara.

Praperadilan dilakukan sebagai upaya hukum untuk memperjuangkan kebenaran dan hak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Permohonan kita telah dikabulkan pengadilan, dengan sendirinya status tersangka Saut Martua Tamba gugur dengan otomatis," sebut kuasa hukum Saut Tamba, Rion Aritonang kepada wartawan, Rabu (15/1/2020) di Pangururan.

Rion mengatakan, semua keputusan hakim tunggal yang menyidangkan prapid, mengabulkan seluruh permohonan kliennya Saut Martua Tamba setelah beberapa kali disidangkan. "Putusan sidang kemarin," ujarnya.

Selanjutnya ia merinci putusan Pengadilan Negeri Balige yakni;

1. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat penetapan tersangka atas nama Saut Martua Tamba tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang tidak dilakukan oleh termohon adalah tidak sah
4. Menyatakan pasal yang disangkakan terhadap pemohon dalam perkara tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam putusan MK nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang revisi pasal 335 ayat (1) ke 1e dari KUHP Tidak mempunyai hukum mengikat
5. Menyatakan tidak sah segala penetapan atau putusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, berkaitan dengan penyidikan terhadap diri pemohon
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih oleh termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon
7. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya
9. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Rion Aritonang mengapresiasi pengadilan yang menurutnya telah berhasil menegakkan kebenaran. "Proses hukum di negeri ini harus kita lalui dengan optimis, ini menjadi motivasi bagi masyarakat luas menggunakan haknya," tegasnya.

Ditemui di ruang kerjanya, Ketua DPRD Samosir Saut Martua Tamba kepada wartawan mengatakan, upaya praperadilan yang ditempuhnya merupakan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum.

"Kita mohon maaf kepada warga Samosir, karena persoalan ini telah menyita perhatian publik," sebutnya.

Reporter; Valensius
Editor; Helbos


Loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.