Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Sumut dengan KPK, MCP Korupsi Kabupaten Samosir Tertinggi 83 Persen

Ketua KPK Agus Raharjo bersama Gubsu dan Wagubsu, saat Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Sumut. (Ist)

SAMOSIRNews - Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai persentase Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korupsi Provinsi Sumatera Utara sebesar 72 persen merupakan pencapaian yang bagus.

Hal ini dijrlaskan Ketua KPK Agus Raharjo ketika konferensi pers Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/5/2019) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

"MCP itu terdiri beberapa bagian yang kita monitoring. Seperti e-budgeting, e-planning, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penanganan aset dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurut Agus, masing-masing bagian itu dimonitoring, yang bagus, menengah dan buruk.

"Jadi kalau kita berbicara Sumut dengan capaian 72 persen, itu artinya akumulasi dari gabungan bagian-bagian tadi, sebagian besar sudah bagus dan sisanya masih perlu ditingkatkan," ujarnya.

Dijelaskan Agus, beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara  persentase Monitoring Centre for Prevention (MCP) bahkan melebihi angka 72.

"Kabupaten Samosir mencapai 83 persen, Serdang Bedagai capai 82 persen, Langkat capai 80 persen, kemudian disusul Siantar yang mencapai 70 persen, untuk nilai rata-rata nasional MCP sebesar 58 persen," imbuhnya.

Melalui MCP, dikatakan Agus, KPK bisa melihat bidang-bidang yang rawan menjadi celah korupsi.

"Misalnya apakah itu bidang pengadaan barang atau bidang lain. Untuk kemudian lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada bidang tersebut," tandasnya.

Dia berharap, Pemerintah Provinsi Sumut dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota se Sumut yang hadir, untuk memperbaiki masing-masing bagian yang masih belum memperoleh nilai bagus. Sehingga, aksi pencegahan korupsi mendekati sempurna.

Agus juga menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan oleh KPK RI dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
"Saat ini, sudah ada sembilan kordinator wilayah KPK di Indonesia untuk mendampingi kegiatan monitoring. Kita melakukan monitoring ini lewat MCP tadi," jelasnya.

Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan, untuk meningkatkan progres MCP, diharapkan seluruh pihak untuk turut aktif mengawasi dan memonitoring jalannya transparansi di Sumut.

"Seperti kata Pak Agus tadi, banyak kasus OTT yang terungkap itu dari pelaporan-pelaporan. "Wartawan juga harus awasi transparansi di Sumut, kalau ada temuan, laporkan ke KPK," sebutnya.

Konferensi pers diikuti Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Bambang Priono. (HS/rbn)
loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.