Terkait Penemuan Bangkai Ikan di Danau Toba, DPRD Sumut Segera Bentuk Pansus


Aksi masyarakat mendesak Bupati dan DPRD Tobasa. (Ist)

SAMOSIRNews - Medan

Pasca pemuan  bangkai ikan di kawasan perairan Danau Toba membuat berbagai pihak berang. Pasalnya hal itu telah menyebabkan pencemaran yang mengkhawatirkan.

Pencemaran itu diyakini para wakil rakyat  akan menjadi ancaman serius, apalagi Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai objek wisata nasional.

“Kondisi air Danau Toba dan ekosistemnya sekarang ini hampir tidak memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk dari aspek ekonomi,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, Rabu (6/2/19) di Medan.

Politisi PDIP itu menekankan, DPRD Sumatera Utara berencana segera membentuk pantia khusus (Pansus) untuk membahas secara menyeluruh kondisi pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba.

“Pansus nantinya, akan menelusuri pembuangan bangkai ikan yang telah mencemari Danau Toba,” ujarnya.

Dijelaskannya, tugas pokok yang akan dibahas pansus tersebut bukan hanya sebatas pencemaran lingkungan, tetapi juga tentang dampak lebih luas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan danau tersebut yang selama ini mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Dia menambahkan, hal krusial yang akan dibahas tidak hanya sebatas gencarnya aksi pembuangan bangkai ikan ke perairan danau itu yang diduga berasal dari PT Aquafarm, tetapi juga faktor pemicu matinya ikan tersebut.

Menurut Sutrisno banyaknya ikan mati di Danau Toba akhir-akhir ini, diduga kuat akibat air Danau Toba semakin tercemar limbah domestik dan pakan.

"Untuk memulihkan kondisi lingkungan Danau Toba, mutlak dibutuhkan kajian ilmiah serta sikap tegas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang berlaku dan dukungan nyata dari segenap elemen masyarakat," imbuhnya.

Ia menilai aktifitas pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana Kerambah Jaring Apung (KJA) di dalam danau tersebut ikut memperparah kasus pencemaran air Danau Toba.

Secara khusus Sutrisno mengkritisi keberadaan PT. Aquafarm Nusantara, perusahaan budidaya ikan milik asing ini, disinyalir tidak menerapkan sistem pengelolaan budi daya ikan air tawar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah.

"Kami sudah menjadwalkan untuk melakukan peninjauan langsung untuk melihat berbagai kegiatan usaha yang rawan terjadi pencemaran lingkungan di Danau Toba, seperti hotel, restoran dan KJA baik milik perusahaan maupun masyarakat," katanya.

Rombongan komisi D DPRD Sumut juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan pada 21 Februari 2019. Dari hasil kunjungan tersebut, kata dia Komisi D DPRD Sumut akan membentuk Pansus.

Sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan di Danau Toba, termasuk pembuangan bangkai ikan yang diduga milik PT Aquafarm Nusantara.

Tuntutan masyarakat semakin deras atas operasional PT Aqua Farm dengan aksi demo di Kantor Bupati Toba Samosir, Kamis (7/2/2019), menuntut Bupati dan DPRD Tobasa. (Red)

loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.