Pasca Ditemukannya Bangkai Ikan di Danau Toba, Gubsu Tegur PT Aquafarm


Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Binsar Situmorang bersama Gubsu Edy Rahmayadi. (SAMOSIRNews/Ist)

SAMOSIRNews - Medan

Pasca penemuan bangkai ikan berkarung-karung di Danau Toba baru baru ini, di Kabupaten Tobasa, Pemprovsu mengambil tindakan tegas.

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada PT Aquafarm, perusahaan asing yang bergerak dalam bisnis budi daya ikan nila kerambah jaring apung (KJA) di Danau Toba.
tersebut terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang ada dalam operasionalnya.
PT Aquafarm terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. "Surat teguran tertulis tertanggal 1 Februari 2019 itu telah dikirimkan ke pihak Aquafarm," sebut Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Binsar Situmorang kepada wartawan, Minggu (3/2/2019) di Medan.

Ia menjelaskan, pelanggaran-pelanggaran ditemukan setelah Tim Dinas LH melakukan investigasi atas kejadian pencemaran dan kerusakan akibat ikan mati di perairan Danau Toba oleh Aquafarm.

Binsar menyebutkan ditemukan tiga pelanggaran yakni;
1. Kapasitas produksi.
Aquafarm ternyata memproduksi ikan di luar kapasitas yang diizinkan berdasarkan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL).

Dijelakan, izin kapasitas produksi 26.464.500 ekor atau 26.464,500 ton per tahun, namun kenyataannya 27.454.400 atau 27.454,400 ton per tahun.

Dengan demikian ditemukan kelebihan 1.000.000 ekor atau 1.000 ton, berdasarkan laporan semester 1 Aquafarm ke Dinas LH Sumut.

2. Daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba
Sesuai keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/4223/Tahun 2009 disebutkan, apabila ternyata daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba tidak dapat lagi menerima dampak kegiatan KJA maka dokumen lingkungan PT Aquafarm harus ditinjau.

Diktum ketiga Keputusan Gubernur Sumut Nomor:188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung Perairan Danau Toba terhadap Kegiatan KJA, menurut Binsar menyatakan, bahwa daya dukung maksimum Danau Toba untuk budidaya perikanan adalah 10.000 ton ikan per tahun.
"Berarti telah melampuai banyak kapasitas. Sampai saat ini Aquafarm belum merevisi dokumennya. Sementara diktum itu sudah sering disosialisasikan," jelasnya.

3. Unit kegiatan pembenihan ikan, pengelolaan ikan dan pabrik pakan ikan
Berdasarkan hasil pengawasan bersama antara UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan serta Kehutanan KLHK dan DLH ditemukan Aquafarm juga tidak mengelola limbah cairnya di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dikatakan Binsar, Aquafarm langsung menyalurkannya ke badan air sehingga diperkirakan limbah cair yang dibuang belum memenuhi baku mutu lingkungan. "Ini bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tepatnha Pasal 20 Ayat 3," tegasnya.

Sesuai dasar pelanggaran itu, Aquafarm sudah layak mendapatkan sanksi adminstratif. "Berdasarkan pasal 76 Ayat 1 dan 2 UU 32/2009 tersebut sanksinya itu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuaan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan," imbuhnya.

Ditambahkannya, Gubernur Sumatera Utara memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PT Aquafarm Nusantara sejak Jumat, (1/2/2019).

Aquafarm diminta merevisi dan melaksanakan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk masing-masing unit kegiatan di Serdang Bedagai dan kawasan Danau Toba. (Red)
loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.