Rugi Sampai Rp. 100 Triliun, Rapat Terbatas Kabinet Bahas Kemacetan di Jabodetabek

Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara. (SAMOSIRNews/Ist)

SAMOSIRNews - Jakarta

Rapat Terbatas Kabinet yang membahas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019), menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk pihak-pihak terkait dalam masalah integrasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, belum diketahui bentuk badan atau lembaga yang akan menangani masalah integrasi transportasi di Jabodetabek itu.
Tapi menurut dia yang penting ada kesepakatan 3 gubernur yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. "Kemudian akan dikomunikasikan oleh Kemendagri, bagaimana manajemen dan pengorganisasian," ujarnya.

Ia menambahkan, di pusat ada PUPR, Perhubungan, BUMN, Pemda DKI, Pemda Jawa Barat masuk ke Tangerang wilayah bandara dan Banten.

"Nah ini yang harus kompak dulu. Tadi ada 3 gubernur, yang penting masing-masing pemda diberikan otoritas. Soal bentuknya bagaimana, bentuk organisasinya bagaimana, manajemen yang bagaimana akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh Bapak Wapres," jelas Tjahjo kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Dikatakan Mendagri, daerah harus ada kata sepakat selanjutnya Kemendagri akan mencoba untuk mengkoordinir.

"Untuk pusatnya nanti akan langsung oleh Bapak Presiden dan bapak Wapres yang mengkoordinir. Tapi yang intinya adalah satu tahun itu sudah mencapai kerugian karena kemacetan itu hampir Rp100 triliun", imbuhnya.

Tjahjo mengungkapkan, saat ini perlu upaya membangun jaringan antara Jakarta-Bekasi sampai ke Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang Selatan, Jakarta lewat Tangerang dari airport karena ada bisnya, LRT dan MRT. "Sehingga harus terintegrasi," pungkasnya.

Sumber; Setkab RI
Editor; Robin Nainggolan
loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.