Kadis PUPR Samosir Diperiksa Poldasu, Bupati Mengaku Telah Berikan Sanksi Bagi Rekanan

Proyek pembangunan jalan Lumban Sihombing di Kecamatan Ronggur Nihuta. (SAMOSIRNews/Dian)

SAMOSIRNews - Pangururan

Pasca kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Samosir terkait pembangunan jalan Lumban Sihombing ditangani Poldasu, Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengaku telah melakukan sanksi bagi perusahaan yang mengerjakan proyek itu.

Kepada sejumlah wartawan di sela Rapat Paripurna DPRD Samosir, Tentang Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2019, Selasa malam (13/11/2018), ia mengatakan perusahaan dimaksud telah diblacklist.

Terkait proyek Lumban Sihombing yang telah mengemuka akibat kondisinya yang memprihatinkan walaupun belum setahun selesai dikerjakan, warga Samosir mengharapkan perhatian serius Tipikor Poldasu.

Sebelumnya telah diberitakan,, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samosir, Pantas Samosir, telah menjalani pemeriksaan di Subdit III/Tipikor Polda Sumut, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Lumban Sihombing, Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir.

"Ya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kemarin. Tahap ini masih proses klarikasi," sebut Pejabat Sementara (PS) Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, Kompol Roman, kepada wartawan, Senin (12/11/2018).

Menurut dia pemeriksaan yang dilakukan Subdit Tipikor kepada Kadis PUPR Kabupaten Samosir, baru kali pertama dilakukan dan masih tahap pemeriksaan saksi dan pengumpulan data-data.

Kadia PUPR Samosir tersangkut dugaan korupsi pengerjaan hotmix, pada pembangunan jalan Lumban Sihombing, di Kecamatan Ronggur Nihuta yang dikerjakan pada tahun lalu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017 senilai Rp 19,5 miliar.

Reporter; Dian P. Sinaga
Editor; Robin Nainggolan


Loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.