APBD Sumatera Utara 2019 Sebesar Rp. 13, 8 Triliun, Gubernur Ingatkan OPD Jangan Korupsi

Gubernur Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Wagirin Arman menandatangani Kesepakatan Bersama Perda APBD Sumatera Utara tahun 2019. (SAMOSIRNews/Ist)

SAMOSIRNews - Medan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar Rp.13,8 triliun disahkan pada paripurna DPRD, Kamis (22/11/2018) di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Pengesahan APBD Sumut 2019 ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumut tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumut tahun 2019, oleh Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

APBD Sumut 2019 yang disahkan terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 15.271.676.789.618 dan Belanja Daerah Rp 15.487.832.036.618 (defisit Rp 216.155.247.000).

Kemudian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 500.000.000.000  dan  Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp  283.844.753.000, dengan jumlah pembiayaan netto Rp 216.155.247.000.

Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Sumut yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov Sumut dalam penyusunan dan pengesahan APBD Sumut 2019.

“Semoga kerja sama antara dewan yang terhormat dengan Pemprov Sumut menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Sumut yang kita cintai,” sebutnya.

Edy juga meminta kepada seluruh OPD Pemprov Sumut, setelah proses evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019, agar segera mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga pelaksanaan APBD 2019 dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

“Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, agar mempedomani ketentuan Perda dan tidak melakukan praktik korupsi ataupun tindakan melanggar hukum lainnya,” tegasnya.

Selanjutnya ditegaskan Gubernur, dalam pelaksanaan proses administrasi keuangan daerah agar pencatatannya dilakukan dengan baik dan tertib administrasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel, serta dapat mempertahahkan opini WTP.

Dan yang paling utama, ia mengingatkan OPD agar menghindari korupsi. Paripurna juga dihadiri unsur Forkopimda, OPD Pemprov Sumut, dan undangan lainnya.

Sumber; Humas Sumut
Editor; Freddy S
loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.