Tuntutan Masyarakat Samosir Atas Klaim Pemerintah Terkait Kawasan Hutan, Semakin Deras

Warga Siogungogung demo di DPRD Samosir, tuntut pemerintah cabut SK 579. (SAMOSIRNews/Josner)

SAMOSIRNews - Pangururan

Penolakan masyarakat Samosir atas klaim pemerintah terhadap tanah ulayat dan tanah adat yang dimasukkan sebagai kawasan hutan semakin deras.

Hari ini, Kamis (2/7/2018) ratusan warga Kelurahan Siogung ogung mendatangi DPRD Samosir, menuntut agar SK Menhut Nomor 579 dicabut.

Masyarakat Siogungogung tiba di gedung legislatif sekira pukul 10.00 WIB, disambut Ketua DPRD Samosir Risma Simarmata dan legislatif lainnya yakni Rosinta Sitanggang, Nasip Simbolon dan Bolusson Pasaribu.

Sesampai di gedung dewan, ratusan warga menyanyikan lagu "Indonesia Raya", kemudian Ketua DPRD Rismawati mengajak perwakilan warga ke ruang komisi untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Aksi demo masyarakat Siogungogung merupakan yang ketiga kalinya, setelah warga Desa Tanjung Bunga dan Desa Sipitu Dai.

Sampai berita ini dirilis, perwakilan warga sedang berdiskusi dengan DPRD di ruang komisi I.

Reporter; Josner Sitanggang

Ini videonya;



loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.