Proyek Jalan Nasional Lingkar Samosir Terancam Gagal, Pembebasan Lahan Masih 7 Persen

Proyek jalan nasional Ring Road Samosir diperkirakan tidak akan terpenuhi, akibat pembebasan lahan. (SAMOSIRNews/Ist)

SAMOSIRNews - Pangururan

Proyek Multi Years Contract (MYC) sepanjang 2016-2019 yang menelan biaya Rp 512,2 miliar untuk pembangunan jalan nasional lingkar Samosir terancam gagal terlaksana sesuai progres, akibat lambatnya proses pembebasan tanah.

Padahal proyek raksasa ini, telah berlangsung selama dua tahun dan akan selesai tahit 2019.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan lingkar Samosir dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Medan, Karyawanta Sembiring, kepada wartawan, Selasa lalu (14/8/2018), mengaku kendala pembebasan lahan itu.

Hal itu disampaikankannya, usai mengikuti sosialisasi harga wajar pembebasan tanah jalan nasional lingkar Samosir di aula Gereja Bolon HKBP Pangururan.

Menurut Karyawanta, dari total 123 kilometer rencana yang akan dibebaskan, baru tercapai 10 kilometer secara keseluruhan.

"Persentasenya masih sekitar 7%, realisasi ini secara fisik berdampak dengan konsep desain yang ada, banyak yang tidak terpenuhi," bebernya.

Proses pengerjaan preservasi pelebaran jalan nasional lingkar Samosir, tutur Karyawanta, untuk Samosir I meliputi ruas Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu dengan panjang 89 kilometer oleh perusahaan PP Seneca Konsorsium.

"Sementara untuk Samosir II, Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu dengan panjang 32 kilometer oleh PT Guna Karya, pelaksanaan tergantung lahan yang ada," tukasnya.

Diakuinya, pembebasan lahan pasti jadi tolak ukur progres, maka diharapkan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, untuk biaya pengadaan tanah sendiri tidak melibatkan APBD Kabupaten Samosir.

"Setelah kita diskusikan dengan pihak kementerian, dari APBD tidak ada dan penentuan harga (nilai) tim appraisal dari pihak pemerintah daerah," tegas Karyawanta.

Lebih lanjut dijelaskan, hingga saat ini, yang sudah dibebaskan masih 4 desa, yaitu Desa Pakpahan,Sitinjak (Kecamatan Onan Runggu), Desa Garoga dan Simarmata (Kecamatan Simanindo).

"Yang telah kita bebaskan dan dibayar, Garoga, Pakpahan, Sitinjak dan Simarmata. Kalau yang sudah kita bayarkan, sekitar Rp 23 miliar," pungkasnya.

Terkait lambatnya proses pembebasan lahan, Bupati Samosir Rapidin Simbolon kepada SAMOSIRNews di sela Rapat Paripurna Istimewa DPRD Samosir, saat mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI, mengatakan sudah di kisaran 10 persen.

Ia menekankan, proses pembebasan lahan untuk Ring Road Samosir tidak semata-mata hanya kelambatan pemerintah daerah.

"Namun masyarakat harus mengetahui, dana yang ada di Kementerian PU dan Pera bukan hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Samosir," sebutnya.

Menurut Rapidin dana untuk pembebasan lahan itu, ditampung secara gelondongan untuk proyek APBN di beberapa titik.

"Jadi untuk mengupayakan agar dana itu masuk ke Samosir, tentu memerlukan kerjasama dengan semua elemen," ujar Rapidin.

Dia mengharapkan, agar proyek Jalan Nasional Ring Road Samosir berhasil optimal, harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Ia juga menjelaskan, telah dilakukan sosialisasi harga kepada pemilik lahan di 5 desa Kecamatan Pangururan yakni, Desa Pardugul, Parlondut, Sianting-anting, Saitnihuta dan Parsaoran I.

Reporter; Helbos Sitanggang
Editor; Robin Nainggolan

loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.