Oloan Simbolon Telah Berteriak Sejak Dulu, Agar Lahan dan Pemukiman Warga Dibebaskan dari Kawasan Hutan

Mantan Ketua Komisi I DPRD Sumatera Utara Oloan Simbolon. (SAMOSIRNews/doc)

SAMOSIRNews - Pangururan

Terkait klaim pemerintah atas keberadaan Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sebagai kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, ternyata jauh jauh hari telah ditentang habis oleh mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon.

Sebagai tokoh Samosir, dua tahun lalu, Oloan telah berteriak dengan lantang agar SK Menhut tentang kawasan hutan itu dicabut, karena penerbitannya tidak berdasarkan hasil pantauan lapangan dan tidak mengakomodir keinginan masyarakat.

Hal itu dikatakan Oloan Simbolon, kepada SAMOSIRNews, Jumat (27/7/2018) di Pangururan, menanggapi aksi masyarakat Desa Tanjung Bunga ke DPRD Samosir, menuntut pembebasan desa mereka dari kawasan hutan.

Mantan Wakil Ketua DPRD Samosir itu menegaskan, awalnya pemerintah telah didesak maso mencabut SK 44 Tahun 2005.

"Karena faktanya banyak lahan dan pemukiman masyarakat diklaim jadi kawasan hutan, sehingga seluas 750.000 hektar dikeluarkan dari kawasan hutan," tukasnya.

Dia juga berharap, agar Bupati dan DPRD Samosir tidak hanya "duduk manis", menanggapi tuntutan warga Desa Tanjung Bunga.

Idealnya menurut Oloan, tanpa didemo masyarakat, para legislator dan Bupati Samosir harus memperjuangkan kepentingan warga, khususnya menyangkut hak atas tanah.

"Kalau perlu Pemkab bersama DPRD Samosir, ajak tokoh masyarakat mendatangi Presiden RI Joko Widodo," tandasnya.

Dengan demikian, menurut mantan Ketua Komda Pemuda Katolik Sumut itu, klaim pemerintah atas Desa Tanjung Bunga, termasuk di Kelurahan Siogung ogung secepatnya ditanggapi sesuai tuntunan warga.

Penulis; Robin Nainggolan
loading...

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.